---WELCOME "SALAM PERSAHABATAN"---

Rabu, 23 Februari 2011

LANDASAN HUKUM KEMERDEKAANMENGELUARKAN PENDAPAT


KEMERDEKAAN MENGEMUKAAN PENDAPAT SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA
Mengeluarkan pendapat adalah hak yang mendasar bagi manusia. Manusia diberi kelebihan berupa akal ,perasaan dan kehendak. Dengan berpendapat seseorang berusaha mengekspresikan pikiran ,perasaan,kehendak dan harapan akan dirinya,orang lain ,dan  dunia. Dengan berpendapat  seseorang atau kelompok masyarakat dapat memainkan peran sosialnya dalam kehidupan  bersama.
            Demikian mendasarnya hak ini, maka tidak seorangpun boleh mencabutnya di mana dan kapan pun. Dapatkah kalian bayangkan kalau suatu waktu  kalian dilarang berpendapat ? tentu kalian akan tersiksa  karena kalian tidak dapat mengekspresikan keinginan ,kehendak, kesedihan, kegembiraan kalian pada orang lain. Akibatnya, kalian tidak akan bisa maju dan berkembang .
            Dari uraian diatas, jelas bahwa kemerdekaan mengeluarkan pendapat melekat pada diri setiap orang, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk social. Sebagai makhluk individu, setiap orang berhak mengekspresikan pikirannya atas berbagai persoalan hidup. Sejalan dengan itu pula, sebagai makhluk social, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat untuk memikirkan  dan memajukan masyarakatnya. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak ada kemerdekaan dan kemajuan masyarakat  apabila masih terdapat pemasungan terhadap kemerdekaan mengeluarkan pendapat.
            Oleh karena itu, tidak mengherankan  apabila dalam banyak perjuangan  kebebasan di dunia, kemerdekaan mengeluarkan ppendapat dipakai sebagai unsur utamanya. Hal ini didasari karena kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah modal utama untuk memperoleh kebebasan  dan kemajuan. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat , seorang pemimpin perjuangan dapat mengajak para pengikutnya untuk sama-sama berjuang. Demikian pula, dengan adanya kemerdekaan berpendapat. Seseorang dapat memberikan kritik dan saran pada pemerintah tentang sebuah program pembangunan . dengan cara ini, pemerintah dapat memperbaiki programnya sehingga memberikan keuntungan bagi rakyat.
            Demikian sebaliknya, kemerdekaan  mengeluarkan pendapat menjadi duri yang sangat tajam bagi para penguasa otoriter di dunia. Dengan menggunakan berbagai media, seseorang dapat menunjukkan ketidak adilan yang dilakukan sang penguasa kepada rakyat. Hal ini tentu dapat mendatangkan ketidakpercayaan kepada penguasa  sehingga ia harus meletakkan jabatannya.
Add caption
            Banyak kasus telah memperlihatkan bagaimana para penguasa otoriter berusaha mengontrol kebebasan berpendapat warganya agar dapat melanggengkan kekuasaannya.sebagai contoh, pada orde Baru, kebebasan berpendapat warga sangan dibatasi oleh berbagai kebijakan. Contohnya, pembatasan suara kritis mahasiswa melalui kebijakan normalisasi kegiatan kampus atau melalui sensor katat atas berbagai berita dan surat kabar.
            Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa  kemerdekaan mengeluarkan pendapat akhirnya menjadi salah satu ciri sebuah negara  yang demokratis. Sebuah Negara yang mengekang kebebasan berpendapat warganya berarti  Negara itu kurang atau tidak demokratis.

LANDASAN HUKUM KEMERDEKAANMENGELUARKAN PENDAPAT
            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.”kemerdekaan”diartikan sebagai kondisi dalam keadaan berdiri sendiri yang mengacu pada keadaan bebas, lepas atau tidak tergantung. “Mengeluarkan”merupakan aktivitas menjadi sesuatu yang ada di dalam menjadi di luar ;tumpah;dapat ditangkap oleh persepsi orang lain. “Mengeluarkan” juga dapat berarti menyampaikan,mengekspresikan mengungkapkan, melahirkan apa yang ada dalam pemahaman atau pemikiran. Sementara, “pendapat ” diartikan sebagai pikiran ,anggapan atau buah pemikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah kebebasan setiap orang untuk menyampaikan dan mengekspresikan pemikiran atau buah pemikirannya. Contohnya, kebebasan korban bencana  alam untuk mengkritik tindakan pemerintah dalam relokasi korban-korban bencana alam di suatu daerah yang tidak memiliki sumber mata air.
            Dalam konteks masyarakat Internasional, kemerdekaan, mengeluarkan pendapat sangat dijungjung tinggi, sebagai mana tertulis dalam Declaration of Human Rights.dalam pasal 19 deklarasi itu,disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan  mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini, termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas. Sementara, dalam The International Covenent on Civil and Political Rights,di sebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan. Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala macam penerangan dan gangguan tanpa menghiraukan batasan –batasan , baik  secara lisan maupun tulisan, dalam bentuk seni maupun media lain menutut pilihannya.
            Di Indonesia, kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh perundang-undangan,peraturan perundang-undangan itu antara lain sebagai berikut.
1.      Pasal 28 UUD 1945. Dalam pasal ini disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan, tulisan, dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-undang.
2.      Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Dalam pasal ini disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
3.      Undang –undang No.9 Tahun 1998 tentang  kemerdekaan Menyampaikan pendapat di muka Umum.
4.      Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers
5.      Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Dengan ketentuan-ketentuan ini, Negara menjamin kebebasan setiap warga Negaranya untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Hal ini didasari karena Negara memandang kemerdekaan mengeluarkan pendapat bagi warga sangat penting untuk kemajuan Negara. Peran serta warga sangat memberikan masukan, kritikan merupakan sebuah modal utama bagi pengelola Negara untuk mengambil dan memberikan kebijakan yang terbaik bagi bangsanya.
Jaminan Negara ini juga memiliki arti bahwa setiap warga Negara bebas mengekspresikan segala bentuk pikirannya tanpa perlu ada tekanan dan larangan dari pihak lain. Untuk iitu pula, setiap warga Negara berhak memperoleh perlindungan hukum dari pihak-pihak yang mengancam kebebasan tersebut . sebagai contoh, para demonstran  tidak perlu kawatir mendapat ancaman-ancaman dari pihak yang tidak sependapat dengan  tuntutan mereka. Para demonstran dianggap berhak mengadukan pihak-pihak yang telah bertindak tidak wajar atau merugikan mereka.
Demikian halnya di sekolah. Setiap siswa berhak untuk mengemukakan pendapat karena Negara menjaminnya. Dalam mengemukakan pendapat , setiap siswa tidak perlu kawatir akan ditertawakan. Menertawakan atau mencemooh pendapat orang lain berarti melanggar hak asasi seseorang. Oleh karena itu,  Setiap siswa yang baik tidak boleh mencemooh pendapat siswa lainya walaupun pendapat itu dirasa tidak sesuai dengan pendapatnya. Ia bisa menggunakan Hak yang sama untuk mengemukakan ketidak setujuannya atas pendapat temannya.

BENTUK-BENTUK KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT


Kemerdekaan mengeluarkan pendapat umumnya dapat kita lihat dari kebebasan seseorang atau kelompok menulis atau berbicara di media massa dan mengikuti pemilu yang bebas. Sementara dalam Undang-undang No.9 tahun 1998 bentuk-bentuknya adalah melalui kegiatan berdemontrasi, pawai,mimbar bebas,dan rapat umum.
1.      Kebebasan seseorang untuk menulis atau mengemukakan pendapat atau opini  di media massa (kebebasan pers) merupakan salah satu bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat. Di sana seseorang atau kelompok bebas mengemukakan pendapatnya tentang apa saja yang dialami atau diamatinya. Tentu disertai dengan alasan-alasan pembenarannya. Sebaliknya di sana pula seseorang atau kelompok bebas menolak atau membantah pendapat seseorang atau kelompok lainya. Tentu juga disertai dengan alasannya. Sebagai contoh kita bisa mengemukakan kritik kita atas kebijakan pengurus OSIS yang dirasa kurang baik. Kritik tersebut kita wujudkan dengan bentuk sebuah tulisan di majalah dinding. Di dalam tulisan tersebut, kita bisa mengemukakan berbagai alasan mengapa kita menganggap kebijakan itu kurang baik. Atas kritik  tersebut , Pengurus OSIS dapat membuat penjelasannya juga melalui majalah dinding . Di dalam penjelasan tersebut pengurus dapat mengemukakan alasan dibuatnya kebijakan tersebut atau berusaha meyakinkan kita bahwa kebijakan itu baik.
Di Indonesia, kebebasan mengeluarkan pendapat melalui media diatur dalam undang-undang No.40 tahun 1999 tentang kebebasan Pers. Di bagian penjelasan undang-undang ini, disebutkan bahwa pembentukan undang-undang ini adalah jaminan agar pers berfungsi secara maksimal. Fungsinya sebagai mesia ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat sebagaimana tertera dalam  UUD 1945 pasal 28,sekaligus media kontrol social.
Wujud dari kemerdekaan pers ini, antara lain bahwa pers tidak dikenai penyensoran,pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Sementara untuk menjamin hak setiap warga Negara , pers memberikan hak jawab,hak tolak dan hak koreksi dan hak koreksi yang luas pada semua warga Negara.
a.       Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya Artinya, kita bisa melakikan sanggahan atau tanggapan berita tentang diri kita di sebuah media massa yang dianggap tidak benar. Sama seperti yang dilakukan pengurus OSIS dalam kasus contoh diatas.
b.      Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers,maupun tentang dirinya ataupun orang lain.
c.       Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkap nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan.
2.      Pemilihan umum (pemilu)merupakan salah satu wujud asas demokrasi dalam bernegara. Dalam pemilu,warga memberikan pendapatnyua untuk memilih para wakil rakyat dan penguasa yang dipercayainya. Kepada para wakil rakyat dan penguasa ini, warga Negara memberikan mandat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang terbaik  bagi kepentingan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bahwa semua pemilu harus berjalan bebas dan bersih. Dengan car ini, para pemimpin yang dihasilkan  nantinya merupakan cara pemimpin yang didukung oleh rakyat. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan yang diambilnya pun akan diterima dan didukung oleh rakyat. Di Indonesia,pemilu yang bebas diatur  dalam undang-undang No 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum.
3.      Berdemontrasi juga merupakan bentuk kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Melalui kegiatan ini, seseorang atau kelompok berusaha mengeluarkan pikirannya dengan lisan, tulisan, dan sebagainya di muka umum. Di muka umum, dalam hal ini adalah dihadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. Sebagai contoh, demontrasi mahasiswa di gedung MPR pada tahun 1997, demontrasi buruh yang menolak revisi UU tenaga kerja, demontrasi warga Jakarta di Komnas HAM, demontrasi mendukung pemilu yang bersih dan demo mahasiswa dan pelajar buleleng terhadap penetapan UU pornografi di kantor bupati tahun 2009. Dalam demontrasi-demontrasi tersebut, kelompok masyarakat itu melakukan orasi (pidato), menuliskan pernyataan atau kritik-kritik sebagai bentuk ekspresi pendapat mereka kebutuhan dan situasi yang mereka hadapi. Sebagai contoh, demontrasi mahasiswa dan masyarakat yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, menentang kebijakan pemerintah tentang kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Di Indonesia , kemerdekaan mengemukaan pendapat melalui demontrasi ini diatur dalam Undang-Undang no 9 tahun 1998 tantang kemerdekaan mengemukaan pendapat di muka umum.
4.      Kemerdekaan mengemukaan pendapat juga dapat du wujudkan dalam bentuk pawai. Dalam kegiatan ini, kelompok masyarakat berusaha menyampaikan pendapatnya dengan melakukan arak-arakan di jalan umum. Contoh pawai untuk mendukung atau menentang UU anti fornografi ataupun pawai yang dilakukan masyarakat untuk mendukung pemerintah yang bersih dari korupsi.
5.      Kemerdekaan mengeluarkan pendapat juga dapat dilakuakn dalam bentuk mimbar bebas. Dalam kesempatan ini, seseorang atau kelompok secara bebas dan terbuka juga berusaha menyampaikan pendapat di muka umum. Umumnya, kegiatan ini dilakukan tidak menggunakan tema tertentu. Artinya para peserta bebas mengemukaan pendapat mereka tentang apa saja yang dilihat, dirasakan atau dialamai.Mimbar bebas biasanya dilakuakan oleh beberapa eleman masayarakat  seperti mahasiswa. Biasanya, mereka mengadakan aksi drama singkat (teatrikal) sebagai symbol yang menyiratkan pesan tertentu terhadap suatu isu yang tengah berkembang. Contohnya, ketika pemerintah ingin manaikan harga BBM, sejumlah mahasiswa menyampaikan ketidaksetujuan mereka melalui aksi teater dengan menggunakan symbol-simbol.
6.      Kemerdekaan mengeluarkan pendapat juga ditandai dengan adanya kebebasan seseorang atau sekelompok masyarakat untuk mengadakan rapat umum. Dalam kesempatan ini, kelompok masyarakat berusaha mengekspresikan pendapatnya terhadap suatu tema (masalah) tertentu melalui sebuah pertemuan terbuka. Contonya rapat umum karang teruna-teruni desa bungkulan, rapat dewan guru SMP N 2 Sawan, Rapat Osis dan sebagainya.