---WELCOME "SALAM PERSAHABATAN"---

Kamis, 25 Maret 2010

NEGARA HUKUM

1. Pengertian Negara Hukum
Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup berdampingan dan saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam, yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri. Dalam mencapai kebutuhan yang beraneka ragam, manusia menginginkan hubungan yang baik tanpa terjadi perselisihan. Perselisihan itu sendiri terjadi karena adanya persaingan di lingkungan masyarakat baik yang dikehendaki / tidak. Oleh karena itu, dalam kehidupan kelompok sosial sangat diperlukan suatu ketentuan atau peraturan yang dapat membatasi perilaku setiap individu. Ketentuan-ketentuan tersebut disebut dengan hukum. Hukum lahir atas kesadaran manusia yang menginginkan hidup lebih aman dan tentram di lingkungan masyarakat tanpa terjadi perselisihan.
Setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam mengatur kehidupan warganya. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh warga negara baik penguasa maupun rakyat biasa. Peraturan tersebut merupakan hukum yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa kecuali.
Negara hukum adalah negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan alat-alat perlengkapanl negara lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta dapat diperjanggung jawabkan secara hukum (Budiyanto, Dasar-dasar Tata Negara untuk SMU, Erlangga 2000. Hal. 52).

Dengan kata lain, alat perlengkapan negara dalam menyelenggarakan kegiatan negara harus berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dalam. mempertanggungjawabkan segala tindakan juga harus berdasarkan hukum. yang berlaku, yang isinya mengikat kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Suatu negara yang berdasar atas hukum tidak hanya mengandalkan kekuasaan tetapi juga mengandalkan hukum. Sumber-sumber hukum di Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum yaitu aturan-aturan yang mempunyai kekuasaan hukum yang bersifat memaksa dan tegas. Macam-macamnya adalah :
1. Sumber hukum normal, terbagi lagi menjadi
a.Sumber hukum tertulis, contoh UU, Perjanjian, Traktat.
b.Sumber hukum tak tertulis contoh : norma
2. Sumber hukum abnormal
a.Hukum tantangan
b.Hukum revolusi
Hukum tantangan adalah sumber hukum yang sudah ada tetapi belum sempurna untuk disempurnakan. Contoh, dalam KUHP belum menjelaskan dengan detail tenatang hukum narkotika, untuk itu pemerintah berusaha merivisi hukum tersebut.
Hukum revolusi adalah sumber hukum yang mengganti atau merubah sumber hukum baru. Contoh, KUHAP dirubah menjadi sumber hukum baru. Oleh karena itu, kekuasaan nemerintah harus dijalankan dalam kontitusi (Undang-Undang). Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tersirat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, serta Penjelasan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
1. Pembukaan UUD 1945
Hukum harus dijunjung tinggi dan dihormati, pernyataan tersebut terdapat dalam alinea pertama dalam Pembukaan UUD 1945, dimana tercantum kalimat Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena lidak sesuai denga perikemanusiaan, dan perikeadilan ",
Pada alinea terakhir tercantum bahwa Indonesia menganut negara hukum dalam arti material, yakni hukum yang hendak menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
2. Batang Tubuh UUD 1945
a. Pasal 4 ayat (1) : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar”.
Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, presiden harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh UUD di samping ketentuan hukum lainnya yang konstitusional.
b. Pasal 2 7 ayat (1) : "Segala warga negara bervanwan kedudukannya di dalam, Hukum dan Pemerintahan Jan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya.
Ayat di atas mencerminkan supremasi hukum, dimana seliap warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum tanpa kecuali.
3. Penjelasan UUD 1945
Pada penjelasan UUD 1945 dalam "Sistem Pemerintah Negara " dinyatakan bahwa :
I. Indonesia, ialah negara yang beroasarkan alas hukum (Rechsstaat)
1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
11. Sistem Konstifusional
2. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absulutisme (kekuasaan yang lidak terbatas).
(Drs. Suud Suryadinata. Tala Negara untuk SMU Kelas 3 PT Propen Wiyata. 1995. Hal 55- 57).

Pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai satu tujuan hukum yaitu : menegakkan keadilan. Segala bentuk penindasan yang ada di Indonesia tidak berlaku karena selain bertentangan dengan hak asasi tiap individu juga menyimpang dari prinsip negara hukum, khususnya bagi Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan. Sedangkan pada alinea terakhir menjelaskan selain bertugas menjaga ketertiban hukum, Indonesia ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan serta kemakmuran bagi rakyatnya. Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi negaranya antara lain : menentukan harga-harga barang yang ada.
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa di Indonesia diterapkan sistem pemerintahan kekuasaan yang tidak terbatas atau tidak absolut, yaitu kekuasaan yang berdasar atas hukum. UUD 1945 juga mengisyaratkan adanya DPR dan peranan menteri, sebagai penegak terjadinya kemungkinan kekuasaan mutlak di tangan Presiden (Absolut), karena apabila terjadi absolutisme, dapat menghilangkan pengertian hukum yang sesungguhnya.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tidak akan pilih kasih kepada siapapun yang melanggar hukum harus diberi sansksi. Hukum dapat juga berarti melindungi setiap warga negara. Prinsip tersebut merupakan saIah satu syarat agar hukum di suatu negara dapat bertahan.
Pada penjelasan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa negara berdasarkan atas hukum, dimana setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum. Kekusaaan yang otoriter maupun diktator tidak belaku di Indonesia karena menyimpang dari konstitusi yang telah ditetapkan dan yang berlaku di Indonesia, kontitusi yang membatasi kekuasaan para penyelanggara negara.

G. Unsur-unsur Negara Hukum
Setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan yang dijadikan pedoman dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Namun suatu negara hukum apabila negara baru dapat dikatakan sebagai negara hukum, apabila negara tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu adalah:
1. Adanya pengakuan terhadap HAM.
2. Adanya pemisahan peraturan darl masing-masing bidang.
3. Berlaku untuk semua
Meskipun dalam negara tersebut terdapat peraturan yang telah ditaati oleh warganya bukan berarti negara tersebut merupakan negara hukum. Apabila terdapat kekuasaan penuh dt tangan seorang pemimpin atau raja maka negara tersebut mempunyai sistern pemerintahan monarki absolut, dimana kekuasaan raja tidak terbatas dan raja bertindak sewenang-wenang, setiap perintah maupun perkataan raja dianggap benar dan wajib ditaati oleh seturuh rakyatnya. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan arti negara hukum yang sesungguhnya, yaitu hukum yang tidak memihak.
Menurut Julius Stahl negara hukum yang menganut hukum formal memiliki beberapa unsur antara lain:
a. Berdasarkan perlindungan hak asasi.
b. Kekuasaan pemerintah harus dijalankan pada ajaran Trias Politica.
c. Pemerintaih beradasarkan pada Undang-undang.
d. Pemerintah berdasarkan atas hukum.
e. Adanya pengadilan administrasi, untuk mengadili perkara pelanggaran terhadap hak asasi.
(Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara unluk SMU Kelas 3. PT Propen Wiyata 1995, Hal. 76).

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asas, manusia sangat penting di setiap negara hukum. Hal int tersebut dikarenakan agar tidak ada penindasan terhadap hak tiap individu, karena pada dasarnya tiap manusia nemiliki hak asasi yang sama dan wajib untuk dihormati. Semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah telah diatur dalam Undang-undang dann setiap penyelenggara negara harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Unsur unsur yang terdapat di atas berbeda dengan unsur-unsur yang terdapat pada negara hukurn Indonesia. Pandangan tersebut didasarkan pada negara hukum dalam arti formal, sedangkan Indonesia adalah negara hukum berdasarkan arti material.
Yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti material yaitu suatu organisasi bangsa atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju kesejahteraan sosial (Padmo Wahyono, 1991) (Ibid, Hal. 77).

Selain bertugas menjaga ketertiban hukum, pemerintah juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya, Pemerintah ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang diselenggarakan tanpa harus mengabaikan kepentingan politik atau pemerintah. Pemerintah berperan serta dalam perekonomian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pemerintah turut serta dalarn pengaturan setiap kegiatan perekonomian masyarakat dan sebagai pengawas terhadap jalannya perekonomian itu sendiri. Dengan kata lain pemerintah berusaha melaksanakan kegiatan politik dan ekonomi secara seimbang.
Unsur-unsur negara hukum material di Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Pancasita merupakan sumber dari segala sumber.
b. Kekuasaan terlinggi dilaksanakan oleh MPR.
c. Pemerintah berdasarkan sistem Konstitusi.
d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti bebas dari pengaruh eksekutif..
e. Ada kesamaan dalam hukm dan pemerintahan bagi warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.
f. Hukum berfungsi sebagai pengayom dalam arti hukum mampu menegakkan kehidupan yang demokralis, kehidupan yang berkeadilan sosial. (Ibid, Hat. 77).

Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut negara hukum materill. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintaban telah diatur dalam Undang-undang, Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara merupakan sumber hukum yang paling utama.. Pelaksanaan hukum di Indonesia menegakkan keadilan disegala aspek kehidupan.
Contoh negara hukum yakni tipe Anglo Soixon yang berfungsi pada the rule of low. Menurut A.V. Direy unsur negara meliputi:
1. Supremacy of the law, yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi.
2. Eduality before the law, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
3. Constilulion Hased on Human Rights, yaitu ada jaminan hak-hak asasi di dalam konstitusi.
(Budiyanio, Dasar-dasar JImu Tata Negara, Erlangga, Hal. 54).

Tipe Anglo Saxon banyak dianut oleh negara-negara barat yang terkenal dengan disiplin yang tinggi, bukum disana sangat dihormati, memliki etos kerja yang tinggi. Contohnya di negara-negara barat jika orang itu sakit maka langsung dibawa ke Dokter, berbeda denan negara kita sendiri yaitu bila sakit langsung minum obat tanpa resep dokter. Negara tersebut antara lain Inggris dan Amerika. Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap warga negara baik penguasa maupun rakyat harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Pemerintah memberikan perlindungan serta jaminan hukum kepada seluruh warga negara tanpa kecuali.

C. Ciri dan Prinsip Negara Hukum
Dalam negara hukum semua kegiatan pemerintah dan alat perlengkapan negara berkewajiban menjalankan segala tindakan menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakkan penyelenggara negara mempunyai batas, penentu serta dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dllakukan pemerintah terhadap seluruh warga negaranya.
Oleh karena itu, setiap negara hukum harus mempunyai prinsip-prinsip untuk mewujudkan tegaknya keadilan di suatu negara.
Prinsip, prinsip negara hukum antara lain :
1. Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia
a. Dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan tentang pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia.
b. Terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 yaitu:
1) Pasal 27 : tentang persamaan datam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2) Pasal 28 : tentang kebebasan berserikat.
3) Pasal 29 : tentang kebebasan beragama
4) Pasal 31 : tentang hak memperoleh pengqjaran
5) Pasal 32 : tentang perlindungan kultural
6) Pasal 33 : tentang hak asasi ekonomi
7) Pasal 34 : tentang kesejahteraan sosial.
2. Adanya peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak.
Sebagai salah sam jaminan kekuasaan kehakiman/hakim, dapat disimak dalam pasal 25 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman adalah UU No. 14 Tahun 1970.
3. Legalitas dalam arti hukum
Kalimat tersebut menyatakan bahwa terdapat jaminan hukum dan kepentingan hukum dengan segala bentuknya. Ketentuan hukum dapat dilaksanakan secara tertib dan aman.
(Drs. Suad Suryadinata. Tata Negara untuk SMU Kelas 3, PT. Propen Wiyata. Hal. 77 – 78).

Adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia mengandung arti bahwa negara Indonesia menjamin perlindungan hak asasi dasar kemauan seseorang atau golongan yang dipaksakan atau berdasarkan kekuasaan belaka. Setiap manusia mempunyai hak yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam negara sendiri. Indonesia mengakui hak setiap warganya, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 mejelaskan tentang kebebasan tiap individu baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun dalam hal beragama. Contohnya di dalam kehidupan sosial :
1. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam kehidupan politik :
2. Bebas dalam mengeluarkan pendapat, saran, kritik balk dalam pemerintahan maupun di kehidupan sehari-hari.
Contoh dalam kehidupan ekonomi :
3. Berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai ketrampilan dan keahlian masing-masing.
Contoh dalarn hal beragama:
4. Bebas dalam menentukan agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
Yang dimaksud dengan kekuasaan peradilan yang bebas adalah kekuasaan yang tidak terikat dan tidak dipengaruhl oleh kekuasaan apapun dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Ketentuan ini merupakan jaminan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus dapat menetapkan putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap warga negara mendapatkan perlakuan sama dalam bidang hukum. Pemerintah memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam segala hal. Pemerintah dan rakyat sebagai warga negara harus dibenarkan dan dipersalahkan sesuai dengan hukum yang telah dirumuskan atau ditentukan sebelumnya.
Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar, keadilan sehingga secara konstitusional pada Konstitusi. (Budiyanto. Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, Erlangga. 2000. HaL 53).

Prinsip-prinsip negara hukum secara jelas dan nyata telah tercantum dalam konstitusi. Di dalam prinsip-prinsip itu sendiri lebih mengutamakan tegaknya suatu keadilan dalam segala aspek kehidupan. Hukum akan menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala instansi dalam mencapuri hak dan kebebasan warga negara. Atas dasar hukum pada negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi negara. Tidak masuk akal apabila negara hukum diwujudkan dengan cara melawan hukum. Negara hukum adalah negara yang atas hukum/aturan / ketentuan sehingga tujuan negara lebih ke arah kalau perwujudan negara hukum berlawanan dengan hukum maka itu bukan negara hukum.







BAB III
HUKUM FORMAL
A. Pengertian
Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap manusia tidak lepas dan masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan kesalah pahaman dan akhirnya terjadi konflik antar anggota masyarakat lainnya. Masalah yang dihadapi oleh tiap individu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran. Untuk menghindari terjadinya konflik secara sadar masyarakat mulai memperhatikan serta mematuhi peraturan atau ketentuan yang telah berlaku dan mengikat masyarakat tersebut. Demiklan juga dengan pemerintah, membuat peraturan yang mengikat seluruh warga negara. Dimana hukum bersifat mengatur dan memaksa. Artinya mengatur ketertiban masyarakat, menjamin dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa yang tidak mematuhi dan mentaatinya.
Pembagian hukum menurut tugas dan fungsinya yaitu hukum formal dan hukum material.
Hukum Acara atau hukum formal adalah peraturan hukum, yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. (R. Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. PT: Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 173).

Hukum. acara tersebut berfungsi apabila terdapat masalah yang dihadapi individu-individu dan perlu diselesaikan secara, adil untuk memperoleh kebenaran. Perlu diselesalkan dengan berpedoman pada peraturan yang tercantum dalam hukum acara. Dengan kata lain hukum acara merupakan alat penegak aturan hukum material yang tidak membebankan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

B. Azas dan Susunan Peradilan
Setiap penjelasan masalah yang telah diatur dalam hukum material dilakukan oleh Hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam menyelesaikan masalah kehakiman memiliki wewenang yang bebas, tidak ada lembaga negara lain yang ikut campur. Seorang hakim berhak mengambil keputusan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dalam pemberian keputusan terhadap suatu masalah, Hakim harus memenuhi peraturan yang berlaku dan ti dak menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut.
UU No.14 Tahun 1970 berisi ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan. Pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. (Ibid Hal 174).1

Kekuataan kehakiman bebas dani campur tangan kekuasaan lain dan tidak dapal pula dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Namun kekuasaan kehakiman yang bebas tidak berarti dapat sewenang-wenang dan bersikap obsulut dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga harus dapat menciptakan serta menegakkan keadilan yang sesungguhnya, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia.
Tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan dengan jalan mentafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas dan menjadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan Perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Setiap menyelesaikan suatu masalah Hakim memiliki kebebasan dan dijamin oleh UU. Dalam mengadili suatu perkara seorang Hakim harus dapat mencerminkan keadilan masyarakat bukan bagi setiap warga negara. Hakim dan memperhatikan adanya persamaan kedudukan hukum, bagi setiap warga negara. Hakim dan penegak hukum lainnya harus dapat memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap perkara. Dengan berpegangan pada obyektifitas tersebut setiap perkara yang diajukan wajib diperiksa dan diadili dengan baik. Tidak seorang hakimpun yang dapat menolak perkara dengan alasan tidak tahu atau kurang jelas. Kalau suatu perkara kurang jelas, maka kewajiban Hakim memperjelas dengan menciptakan hukum baru yang seadil-adilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui keputusannya. Menciptakan hukum baru merupakan hukum positif yang bersifat memperbarui hukum yang sudah ada sesuai dengan perkara. Dan keberadaan atau eksistensinya dapat diakui oleh masyarakat. Seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara menetapkan adanya hukuman maksimal pada sectiap perkara yang diadili. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan hukuman minimal yang dapat membahagiakan bagi pelaku yang diadili. Selain itu jika ada hukuman maximal untuk menghindari subjektivitas pribadi.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan badan peradilan sebagai pelaksana. Ditetapkan secara tegas bahwa ada 4 macam peradilan yaitu :
1. Peradilan Umum
Tugas : Mengadili perkara sipil (bukan militer) dengan menyangku mengenai penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum perdata material dan hukum pidana material.
2. Peradilan Agama
Tugas : Mengadili perkara yang dihadapi oleh orang-orang Islam terutama dalam bidang hukum keluarga.
3. Peradilan Militer
Tugas : Mengadili perkara yang ditakukan oleh prajurit Indonesia khususnya dalam tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara
Tugas : Mengadili perkara alas perbuatan melawan hukum (onrectmatise overherdsdaad) o1eh pegawai tata usaha negara (Ibid, Hol.175).

Peradilan umum bertugas melayani kepentingan anggota masyarakat dalam kebutuhannya memperoleh keadilan dan kebenaran, sidang-sidang penyelesalan perkara dilakukan terbuka untuk umum. Semua lapisan masyarakat dapat mengikut jalannya sualu persidangan, kecuali terdapat ketentuan-ketentuan lain dari pengadilan. Ketentuan-ketentuan lain yang menyebabkan peradilan dianggap tertutup untuk umum yaitu rahasia negara, dianggap mampu menimbulkan gejolak massa, bersifat privacy (pribadi) dan tempat persidangan yang tidak memadai. Penyimpangan-penyimpangan yang diadili oleh Peradilan Umurn yaitu semua pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum serta pelanggaran yang berhubungan, dengan kepentingan orang – perorangan. Conlohnya dari pelaksanaan Peradilan umum adalah sidang STNK bagi pengendara yang tidak punya SIM, pelanggaran rambu-rambu Ialu lintas.
Peradilan agama mengadili setiap perkara yang berhubungan dengan suatu keyakinan dan kepercayaan dari ajaran agama yang berkembang di Indonesia dengan kemauan lahir batin secara individual. Bagi negara negara yang menganut asas hukum Islam. Dalam beregara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya secara taat sesuai yang dianggap adil berdasarkan peraturan perundangan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di Indonesia sendiri terdapat 6 macam pengadilan agama sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Setiap individu yang mempunyal masalah dan harus diselesaikan lewat pengadilan agama . karena dapat menyelesalkannya pada lembaga pengadilan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Contoh perkara yang diadili dalam peradilan agama, adalah pengrusakan tempat-tempat lbadah, waris, masalah pernikahan, perceraian dan sebagainya.
Peradilan militer khususnya mengadill pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, yaitu anggota TNI dan Polri, seseorang serta lembaga yang menurut UU yang dipersamakan, dengan anggota TNI &n PoIri dan juga setiap orang atau lembaga yang menurut keputusan Menhankam, yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan Militer. Contoh : Anggota TNI yang mengedarkan narkoba, anggota TNI yang ketahuan salah tembak dalam masa penangkapan tersangka, anggota TNI yang melakukan tindakan asusila dan sebagainya.
Peradilan Tata Usaha Negara menangam masalah perijinan, perpajakan, merk, agraria, gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan status atau kedudukan seseorang dan gugatan atau permotionan yang berkaitan dengan penahanannya yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Tingkat penyelesaian masalah ada 3 yaitu
1. Pengadilan Negeri, berkedudukan di setiap kota Kabupaten / Kotamadya sebagai pengadilan tingkat pertama mengadili perkara perdata dan perkara pidana.
2. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di setiap ibu kota Provinsi yang menangani perkara banding.
3. Mahkamah Agung, berkedudukan di lbu Kola Negara, yang merupakan pemegang pengadilan negara tertinggi. (Ibid, HaL 175).

Pengadilan tingkat pertma berfungsi rnemeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding.
Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Pengadilan Tinggi berwenang untuk memerintahkan mengiriman berkas-berkas, perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim. Putusan Hakim, Pengadilan Tinggi yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Di Indonesia proses peradilan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 pasal 4 ayat 2 sudah dilaksanakan dan sesuai dengan kondisi pada waktu proses peradilan.
Daerah hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Mahkamah Agung Juga memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh Presiden.
Proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepal dan biaya ringan seperti yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 19 70, pasal 4 ayat 2 (Ibid, Hal. 176).

Setiap perkara hendaknya diselesaikan tanpa, berbelit-belit dengan menggunakan waktu bertahun-tahun, sedangkan biayanya dapat dijangkau oleh setiap orang yang bermaksud mencari kebenaran dan keadilan. Hakim hendaknya tidak mempersulit jalannya proses dalam melaksanakan tugas menyelesaikan, perkara dengan tanggungjawab penuh baik kepada manusia sesamanya maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, baik yang diajukan oleh pengacara yang dirasa kurang maka proses peradilannya ditunda, saksi yang tidak hadir dalam pengadilan maka pengadilannya juga ditunda dan sebagainya.

C. Hukum Acara Perdata
Hukum acara Perdata atau Hukum Perdata Formal memuat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum Perdata material. Fungsinya menyelesaikan masalah dalam mempertahankan kebenaran hak individu, Perkara perdata yang diajukan oleh individu untuk memperoleh dan keadilan wajib diselesaikan oleh Hakim dengan kewajaran sebagai tugasnya:
Dalam menyelesaikan perkara, Hakim berperan serta dengan berpegangan kepada asas-asas yang dicantumkan dalam Regleme Indonesia Baru (RIB) dan asas-asas pokok hukum acara perdata tersebut lalah
a. Hakim Pasif
Maksudnya bahwa luas masalah yang dik-emukakan dalam sidang perdata dltenlukan oleh para pihak yang berperkara. Seorang hakim tidak diperkenankan memperluas masalah yang tidak diajukan, karena kedudukan Hakim ini hanya sebagai penetap dan keadilan para pihak.
b. Mendengarkan Para Pihak
Untuk memberikan putusan dedam perkara perdala, hendaknya para pihak yang diberi kesempatan didengar pendapanya. (Ibid. HaL 176).

Apa yang diajukan oleh para pihak dengan tuntutan hukum yang dikehendaki hanya diberikan pertimbangan oleh Hakim, jadi untuk perkara perdata tugas Hakim mencari kebenaran formal. Dan dalam perkembangannya hukum di Indonesia, kebenaran material yang berupa keterangan saksi (sebagai bukti tidak tertulis) juga sudah dijadikan pertimbangan Hakim.
Bagi pihak yang tidak hadir, meskipun diberi kesempatan untuk didengar dianggap tidak mau menggunakan kesempatan tersebut. Apabila ketidak hadirannya sudah dianggap cukup waktu yang diberikan, maka Hakim dapat memberikan putusan, tetapi dalam para pihak mau mengunakan kesempatan untuk didengar, maka proses persidangan untuk perkara tersebut wajib diselesaiakan.
Dua asas pokok hukum acara perdata dapat ditempuh melalui proses :
a. Sifat terbuka dalam peradilan
Pasal 168 al. 3 dari Undang-undang Dasar menentukan “selain kekecualian yang ditentukan oleh Undang-undang, maka peradilan dilakukan terbuka”.
b. Perwakilan yang diwajibkan
Para pihak yang tidak dapat bertindak dan tidak dapat melakukan tindakan-tindakan sendiri yang bersifat acara, diwajibkan supaya diwakili.
c. Soal tidak bebas dari biaya untuk acara
Para pihak yang mengadakan perkara, tidak memikul seluruh biaya, menurut pasal 855 B Rv menyatakan : “orang yang tidak mampu tidak perlu membayar semua biaya.
d. Debat secara tulisan dan lisan
Acara dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan seluruhnya. Pertama, Hakim mengadili atas apa yang diajukan secara lisan dan yang terakhir secar tulisan.
e. Pemberian alasan atas keputusan Hakim
Menurut pasal 168 al. Dari Undang-undang Dasar, semua keputusan Hakim harus menurut alasan atas nama putusan tersebut didasarkan.
(Prof. Mr. Dr, L.J. Van Apedorn, Pengantar Ilmu Hukum. PT. Pradnya Paramita. 1983,Hal. 252 – 256)

Peradilan terbuka adalah peradilan untuk hukum bermaksud menjamin pengadilan yang tidak berpihak. Hal tersebut meletakkan peradilan dibawah pengawasan pendapat publik. Untuk kepentingan umum dan kesusilaan, hukum dapat menyimpan dari asaa peradilan terbuka.
Disamping peradilan terbuka, ada juga peradilan tertutup yitu suatu peradilan yang mengadili suatu perkara yang belum ada pada peradilan umum dam bersifat tertutup. Contoh : Peradilan tat usaha negar yang mengadili suatu perkara yang berkenaan dengan negar dan sanksi yang diberikan adalah jabatan yang di pegang oleh orang yang diadili.
Perwakilan diwajibkan, karena para pihak biasnya tidak mempunyai cukup pengethuan tentang hukum untuk dapat melakukan acara sendiri. Orang yang bertindak sebagai pendamping serta perwakilan tersebut adalah pengacara. Pengacara bertugas membela, melindungi serta membantu para pihak dalam proses hukum. Sedangkan jaksa bertugas menuntut.
Biaya-biaya pembayaran para peagawai kehakiman ditanggung oleh negeri. Tetapi biaya-biaya sejak dan pendaftaran, uang saksi dan uang para ahli, untuk jasa-jasa juru sita, semuanya dipikul oleh para pihak. Saksi diberi uang saku bukan sebagai pelicin atau suap melainkan sebagai biaya transport saksi tersebut untuk datang ke pangadilan. Bagi orang yang tidak mampu apabila ia kalah maka pihak lawan dapat membebankan biaya-biaya kepadanya maka mungkin). Tapi bila ia menang, pihak lawan harus membayar semua biaya. Jika pihak yang kalah tidak mampu membayar semua biaya, maka yang kalah itu dapat ditambahi hukuman kurungan atau masuk dalam katagori pengampuan (boros). Dan apabila seseorang memiliki masalah tetapi ia tidak mengajukanperkara tersebut ke pengadilan karena keterbatasan biaya, maka masalahnya tetap diproses hukum. Hal ini terdapat dalam pasal 855 B Rv.
Apabila ditempuh secara lisa, tergugat wajib mengemukakan argumentasinya sebagai tangkisan, sehingga terajdi debat lisan. Perkara di tempuh secar tulisan, prosesnya diberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban tertulis. Kemudia dapat diajukan saksi-saksi serta bukti-bukti atau dibawah tangan dari para pihak.
Dalam mengambil keputusan Hakim harus dapat menjelasksan alasan-alasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Keputusan hakim harus berpihak pad kebenaran dan keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan.

D. Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formal mengatur cara bagaimana pemenintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Dalam Hukum. Acara Pidana diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penuntutan. Selain itu juga diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyidikan, pengadilan dimana yang berwenang mengadili dan sebagainya.
Undang-undang No. 8 tahun 1981 mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ditulis dalam kitab Undang-undang hukum yang dikadefisikan dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP). KUHAP berlaku sejak 31 Desember 1981 melalui lembaran Negara Republik Indonesia, No. 76, Tambahan lembaran Negara No. 32 (R. Abdoel Djamali, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada. 1998. HaL 178-179.)

Tujuan pengkoridikasian / pengelompokan hukurn acara pidana tersebut sebagai pengganti Reglemen Indonesia Baru (RIB), Regleme Indonesia Baru (R I B) adalah penyerahan kedaulatan KUHP dari pemerintah Belanda ke pemerintahan Jepang. Hal ini dilakukan karena adanya perebutan senjata, gencatan senjata, Jepang sebagai tawanan perang, penyerahan segala aset milik Belanda yang tidak boleh dibawa ke Belanda contoh : Pabrik pabrik, Bank Indonesia, tentang acara pidana yang sangat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dengan sasaran memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia. Sedangkan fungsinya untuk menyelesaikan masalah dalam, mempertahankan kepentingan umum.
Ketentuan KUHP yang terdiri dari 286 pasal, menurut pasal 2 menyatakan bahwa KUHP berlakut untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingku ngan peraditan umum. (Ibid. Hal 179).

Ruang lingkup berlakunya KUHAP menglkuti asas-asas hukum pidana, yang berwenang mengadili tindak pidana berdasarkan KUHAP hanya Peradilan Umum, kecuall ditentukan lain oleh Undang-undang. Dimana yang ten-nasuk Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggl dan Mahkamah Agung.


Untuk pelaksanaan KUHAP perlu diketahui beberapa hal penting antara lain :
a. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of innocence)
Dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 menyalakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
b. Koneksitas
Menurut pasal 89 ayat I menyatakan bahwa "Tindak pidana yang dilakukan bersama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”
c. Pengawasan Pelaksanaan Pengadilan
Dalam pasal 277 atar I KUHAP menyatakan bahwa "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkani pidana perampasan kemerdekaan". (Ibid, Hal. 179-183).

Berdasarkan kepada asas praduga tak bersalah ini, maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim Pengadilan, maka la masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. Tersangka ini masih dapat tinggal di rumahnya sendiri sehingga sering disebut tahanan rumah yaitu tersangka boleh metakukan aktivitasnya tetapi bila pada jarak 100 m2, ia pergi maka akan dikawal polisi. Hal Ini terjadi karena tersangka masih dalam proses penyidikan yang memerlukan waktu yang lama karena menyangkut kasus-kasus besar. Contoh : korupsi, kasus makar. Tersangka belum bisa disebut terdakwa apabila bukti-bukti belum menunjukkan bahwa ia terbukti bersalah. Suatu Penahannan dapat dilakukan berdasarkan dugaan dengan bukti yang cukup bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu dan dikhawatirkan melarikan diri yang dapat menghilangkan bukti-bukti atau mengulang tindak pidana lagi.
Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 tersebut, kewenangan dalam mengadili, perkara koneksitas ada pada peradilan umum. Tetapi kewenangan Peradilan Umum tidak mutlak tergantung pada kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer, maka dengan keputusan Menhamkam dan atas persetujuan Menteri Kehakiman pemeriksaan perkara dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.
Pasal 227 ayat 1 KUHAP dimaksudkan agar ada bukti yang menjamin bahwa Putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat. Tugas Hakim, Pengawasan pengamat tersebut dilakukan selama nara pidana menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Sesuai dengan fungsinya LP bukan ternpat menyekap nara pidana, melainkan sebagai tempat tinggal sementara para nara pidana, maka petugas LP mempunyai kewajiban untuk membimbing dan membina para napi supaya kelak sudah bebas tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat diterima masyarakat.
Kedua hukum acara di atas yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana aturannya berlaku dalam menangani dan menyelesaikan perkara di peradilan umum, sedangkan untuk orang-orang tertentu yang berkaitan dengan yang beragama Islam dan atau dengan tugas negara karena diangkat menjadi pejawai negeri disediakan peradilan khusus.
BAB IV

HUKUM MATERIAL


Pengertian Hukum Perdata
Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan tersebut sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Timbulnya hubungan antar manusia tersebut karena manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Setiap manusia dikodratkan memiliki kekayaan yang diperoleh selama hidupnya yang akan diberikan kepada yang berhak untuk melanjutkannya apabila telah meninggal. Proses ini akan dialami oleh tiap manusia, kecuali ada hal-hal yang menghalanginya, contoh : tidak punya anak kandung dan selalu berkaitan dalam hubungan antar sesamanya. Hubungan antar manusta tersebut akan menimbulkan satu Jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan manusia dan dinamakan Hukum Perdata.
Hukum Perdata ialah ketentuan-kefentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia oalam mementihi kepentingan (kehufuhan) nya. Hitkum Perdala (Privat Recht) dalam arti Inas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingankepentingan perseorangat~ (R. A bdoel Djamali, SH. Pengantar Hilklim Indonesia, PT Raja Grqfindo Persada. 1998. HaZ 131 - 132).

Hukum Perdata juga sering disebut Hukum Privat yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pribadi perseorangan telah diatur disini. Hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga -negara harus diatur disini. Hak- hak yang dimiliki oleh setiap warga negara harus dihormati dan dijunjung tinggi oteh siapapun, termasuk oleh negara. Negara berhak melindungi segala sesuatu yang menjadi milik warganya.
Macam-macam Hukum Perdata
Dalam kehidupan bermasyarakat segala masalah yang berhubungan dengan hak milik sescorang diperlukan suatu penyelesaian. Ketentuan serta peraturan-peraturan tentang hak milik seseorang telah disepakati oleh masyarakat, sehingga masyarakat wajib mematuhi serta mentaati peraturan tersebut tanpa kecuali.
Dalam ilmu pengetahuan hukum, hukum perdata mengatur tentang kepentingan Perseorangan antara lain :
1. Hukum Pribadi (Personendecht) yaitu ketentuan-kelentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum.
2. Hukum Keluarga (Familiercht) yaitu ketentuan-ketenluan yang memuat rangkaian Pelaturan yang timbul dari pergaulan hidup dalam keluarga.
3. Hukum Kekayaan (Vermojenrecht) yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak pero!ehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang.
4. Hukum waris (Erfrecht) yaitu ketentuan hukum yang niengatur tentang cara perpindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memiliki selanjutnya (Ibid, Hal. 133).

Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya. Bagi tiap individu sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki, tetapi mempunyai akibat hukum. Artinya setiap perbuatan yang la lakukan akan selalu mempunyai dampak hukum. Oleh karena itu walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkan, dengan kewajiban menanggung hukumnya berarti tidak setiap pribadi dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakan sendirl hak dan kewajibannya.
Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak. Hukum keluarga itu memuat tentang perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, wali dan anak yang diawasi, serta hubungan antara orang yang termasuk dalam pengampunan karena jika pikiran tidak sehat atau karena pemboros dan pengampunnya.
Yang menjadi objek dalam hukum kekayaan tersebut adalah benda yaitu segala sesuatu yang menjadi bagian dari keadaan yang dikuasai dan mempunyai nilai uang. Hukum keluarga dan hukum kekayaan saling berkaitan, karena dan hubungan keluarga timbut hubungan yang mempunyai nilai uang.
Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan tersebut akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dan yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya.
Secara luas hukum keluarga mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Keturunan
Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 55 menyatakan bahwa “asal-usul’ seseorang anak dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Kekuatan Orang tua
Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dalam pasal 45 menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya”.
3. Perwalian
Menurut UU No.1 Tahun 1974, dalam pasal 50-54 menyatakan seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
4. Pengampunan. (Curatele)
Seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurul Undang-undang harus diletakkan di bawah pengampunan.
5. Perkawinan
Masalah perkawinan telah diatur dalam UU No. I Tahun 1974 yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam UU tersebut ditetapkan tentang perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran (Ibid. Hat 137-141).

Apabila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tantang asal-usul anak tersebut. Atas penetapan Pengadilan, maka Pegawai Pencatat Kelahiran dapat mengeluarkan akte kelahiran terhadap anak tersebut. Seorang anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan lbu serta keluarga lbunya.
Kewajiban orang tua adalah menjaga serta mendidik anak-anaknya, sedangkan seorang anak wajib menghormati kedua orang tuanya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut berlaku sampai anaknya menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun hubungan hukum perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Dan apabila telah dewasa, maka seorang anak wajib untuk menjaga dan memelihara orang tua di masa tuanya.
Kekuasaan wali dapat dicabut dengan keputusan pengadilan apabila wali tersebut melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk. Jika wali menyebabka, kerugian pada harta benda wali yang di bawah perwaliannya, maka wali wajib mengganti kerugian tersebut atas keputusan pengadilan.
Bagi seseorang yang mengabaikan harta bendanya karena tidak mampu mengurus kepentingannya juga termasuk orang yang berada dibawahi pengampunan. Kedudukan orang yang berada di bawah pengampunan adalah sama dengan seorang yang belum dewasa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suarni isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku serta menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Ruang lingkup hukum kekayaan terdiri dari :
1. Hukum Benda yaitu ketentuan-ketenluan yang mengatur mengenal hal yang diartikan dengan henda-benda dan hak-hakyang melekat di atasnya.
2. Hukum Perikatan, yailu hukum yang mengatur huhungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. (Budiyanto. Dasar-dasar IImu Tata Negara. ErIangga. 2000. Hal. 123).

Dalam hukum benda, hak terhadap benda, hak terhadap benda diakui dan dihormati. Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dibagi dua yaitu benda bergerak karena sifatnya, misal kendaraan bermotor, dan benda. bergerak karena penetapan Undang-undang, misal surat-surat berharga. Benda tidak bergerak dibagi tiga, menurut sifatnya, misal tanah dan bangunan, menurut tujuannya, misal mesin-mesin pabrik dan menurut penetapan Undang-undang, misal hak opstal dan hak hipotik. Hak Opstal yaitu mendirikan bangunan di atas tanah orang lain dengan pemiliknya. Hak Hipotik yaitu tanggungan dengan jaminan benda tetap.
Dalam hukum Perikatan pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi (pemenuhan, sesuatu) sedangkan pihak lain wajib memberikan sesuatu. Pihak yang wajib memenuhi perikatan disebut debitur. Dan yang berhak atas pemenuhan sesuatu perikatan disebut kreditur.
Menurut pembagiannya warisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :
1. Menurut Undang-undang yaitu pembagian warisan kepada si pewaris yang memiliki hubungan darah terdekat.
2. Menurut wasiat, yaitu pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan pesan atau kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris (Ibid, HaL 124)

Yang dimaksud dengan hubungan darah terdekat adalah keluarga. Misal, suami, istri dan anak. Keluarga terdekat merupakan yang pertama kali mendapatkan warisan. Mengenai bagian-bagiannya telah diatur menurut hukum yang berlaku. Namun apabila yang meninggal tidak mempunyai keturunan, pembagian waris diatur menurut Undang-undang.
Wasiat harus disyahkan secara tertulis dalam akte notaris. Di dalam hukum waris wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dan pembuatan wasiat atau hanya berisi mengenai. permintaan tentang penguburan.

H. C. Pengertian dan Tujuan Hukum Pidana
Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri bahkan kadang-kadang karena keinginan untuk mempertahankan status diri. Terhadap kebutuhan yang mendesak pernenuhannya harus dipenuhi dengan segera dan sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang sehingga dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal tersebut akan menimbulkan akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Oleh karena itu, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pemberian limpahan oleh tersebut berupa hukuman yang disebut dipidanakan.
Seseorang yang dipindanakan berarti menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. (R. Abdul Rahmah, SH. Pengantar Hukum Indonesia PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal 154).

Berat ringan hukuman yang wajib dijalankan tergantung dari penilaian masyarakat, atas perbuatan pelaku. Penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan umum, oleh karena itu, kepentingan masyarakat umum menjadi tolak ukur ketentuan-ketentuan dalam pidana.
Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan sanksi pidana tertentu. (Budiyanto, Dasar-dasar 11mu Tata Negara. ErIangga. Hat 120).

Dalam hukum pidana ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-kesusilaan dan norma-norma agama yang dalam peristlwa hukumnya dapat merugikan masyarakat. Sanksi Hukum Pidana merupakan wujud pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan, karena hat tersebut dirasa adil oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya menginginkan kehidupan yang aman dan tentram tanpa adanya gangguan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, Gangguan yang berasal dari dalam, contohnya adanya sifat iri hati terhadap orang lain yang lebih berhasil, adanya provokasi yang menginginkan perpecahan. Gangguan yang berasal dari luar contohnya adanya bencana alam, adanya peristiwa makar yang meresahkan masyarakat, adanya sparatisme daerah. Peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat merupakan hasil kesepakatan bersama, dan tiap individu wajib mentaatinya.
Secara konkrit tujuan hukum pidana ada dua, jaitu :
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang lelah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapal diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya. (R. Abdul Djamali, SH. Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 1998. Hal. 155)

Tujuan tersebut merupakan pencegahan terhadap, gejala-gejala yang kurang sehat peringatan bagi mereka yang terlanjur melakukan pelanggaran. Tetapi apabila masih ada individu yang melakukan pelanggaran yang kadang merusak lingkungan masyarakat, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu sendiri. Dan untuk mengetahui penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hukum pidana, maka. dilakukan penelitian tentang sebab mengapa orang melakukan tindakkan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat i1mu yang mempelajari hal tersebut adalah kriminologi. Kriminologi sebagal salah satu ilmu yang mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah perbuatan tersebut.
I. D. Peristiwa Pidana
Setiap peristiwa yang menganggu keseimbangan hidup dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagat pelanggaran terhadap kepentingan perseorangan. Menganggu kepentingan umum berarti menganggu ketentraman hidup, keamanan, kesejahteraan dan lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat, sehingga, mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam hidup sehari-hari.
Peristiwa pidana atau juga disebut tindak pidana (Delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana (Ibid, Hal. 157).

Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan pelanggaran yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum. Yang dimaksud pelanggaran yaitu hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan hukuman denda. Denda yang diberikan oleh para pelaku pelanggaran akan masuk dalam kas negara, bagi mereka yang tidak bisa membayar denda, maka akan dibebankan kepada keluarganya, bagi denda KKN maka wajib mengembalikan dan membayarnya kepada negara. Misalnya. : Mengendarai motor tidak membawa SIM, tidak memakai helm, dan sebagainya. Dan yang dimaksud kejahatan yaitu hal-hal yang menyangkut masalah besar dan sanksinya berupa hukuman penjara, misalnya : pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.
Sanksi pidana menurut pasal 10 KUHAP dalam bentuk hukuman, antara lain mencakup hal-hal berikut:
1. Hukuman Pokok, terdiri dari :
a. Hukuman mati
b. Hukuman penjara, terdiri dari :
- Hukuman seumur hidup.
- Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun).
c. Hukuman kurungan (setinggi-tingginya 1 lahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)
2. Hukuman Tambahan terdiri dari :
a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
c. Pengumuman keputusan hakim.
(Budiyanto, Dasar-dasar Ilmn Tata Negara. Erlangga. 2000. Hal. 120)

Dari kutipan pengumuman keputusan hakim terjadi pada saat vonis sudah dijatuhkan. Kemudian terjadi kelalaian pertimbangan hakim. Hukuman itu dapat memperberat atau meringankan.
Sanksi yang diberikan oleh hakim harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Hakim harus dapat bersikap adil dan memberikan sanksi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat bagi pelaku. Hakim memberikan hukuman mati apabila pelaku telah terbukti melakukan pelanggaran yang sangat berat. Dalam memberikan keputusan seorang hakim harus tegas dan dapat mempertanggungjawabkannya. Selain itu hakim harus mengesampingkan kepentingan pribadi, hakim bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :
1. Obyektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
2. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang.
(R. Abdul Djamah, SH. Pengamat Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada. 1998. Hal. 157).

Yang dijadikan titik utama dari unsur objektif adalah tindakannya. Tindakan yang dilakukan oleh para pelanggar menentukan sanksi yang akan diberikan. Apakah tindakan tersebut merupakan kejahatan ataupun dapat merugikan orang lain. Apabila benar demikian berarti tindakan yang dilakukan tersebut melanggar hukum dan harus diberi sanksi. Ada kasus-kasus pidana tertentu yang boleh mendapat jaminan. Maksudnya dapat menghindarkan dani hukuman penjara. Baik itu jaminan untuk keluar atau jaminan bahwa pelaku pelanggaran - itu tidak akan melarikan diri. Contohnya : kasus narkoba yang bisa mendapat jaminan, hal ini dapat terjadi karena narkoba tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, lemahnya pijakan hukum KUHP tentang hal-hal yang spesifik, menunjukkan adanya mafia kejahatan.
Unsur subjektif mengutamakan adanya perilaku (Seorang atau beberapa orang). Dalam suatu pelanggaran, yang berhak melakukan penyelidikan tentang siapa pelakunya adalah pihak yang berwajib. Apabila pelaku telah tertangkap, maka dilakukan pemeriksaan beserta bukti-bukti yang ada, Jika terbukti bersalah selanjutnya diajukan ke pengadilan. Di pengadilan itulah akan diputuskan sanksi kepada pelaku.
Dilihat dari unsur-unsur pidana, maka apabila ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.
Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai perisliwa pidana ialah :
1. Harus ada suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum
3. Harus terbukli adanya kesalahan yang dapat dipertanggungJawabkan.
4. Harus berlawanan dengan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumannya.
(Ibid, HaL 157-158)

Harus ada suatu perbuatan maksudnya memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan tersebut terlihat sebagal suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan pertstiwa. Dan juga perbuatan tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku yang disebut pelanggaran.
Perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.
Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang harus dapat dibuktikan sebagal suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. Artinya perbuatan tersebut dapat rnenganggu dan merugikan kepentingan umum.
Suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum maksudnya apabila tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. Perbuatan tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat yang sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama.
ApabiIa ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan tersebut memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelaku.
Dalam suatu proses hukum , apabila seseorang melakukan pembelaan diri dari suatu serangan hingga mengakibatkan kematian, maka tetap mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu berdsasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena pembunuhan itu tidak disengaja dan juga tidak direncanakan. Dalam hal ini ia tetap salah karena telah menghilangkan nyawa seseorang.

0 komentar:

Posting Komentar